Belanja modal pemerintah dan investasi swasta dengan fokus utama pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), belum mengikuti tugas dan fungsi syariah Islam secara penuh untuk memerangi kebodohan, kesakitan, kemelaratan dan ketidakadilan di semua lini kehidupan masyarakat.

Hal ini menjadi fokus disertasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur dalam studinya di Universitas Airlangga (Unair).

“Ini berarti visi dan misi daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri untuk membangun masyarakat Madani yang Baldatun Toyibatun wa Robbun Ghofur belum dapat tercapai secara optimal atau kaffah,” papar Asman.

Hal ini dijelaskan dalam sidang doktoral terbuka untuk disertasinya yang berjudul ‘Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja Terserap serta Kesejahteraan rakyat di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam Perspektif Islam’ di Unair, Senin (27/2/2017).

Untuk itu, ia merekomendasikan agar belanja modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperbesar dalam bentuk pengeluaran investasi langsung.

Sehingga menghasilkan (Direct Productive Investment) melalui revitalisasi perusahaan daerah. Selain untuk pembangunan infrastruktur (Social Overhead Capiral/SOC).

Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM yang banyak berkembang dalam ekonomi kerakyatan.

Untuk memperbesar investasi swasta, lanjut Asman, Pemda hendaknya melaksanakan deregulasi dengan menyederhanakan peraturan/regulasi dengan memperpendek jalur perijinan untuk pendirian badan usaha serta meniadakan pungutan liar.

Pemda juga melaksanakan sebagian pembangunan infrastruktur yang didanai belanja modal melalui proyek padat karya.

Hal ini diperlukan agar lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan disparitas pendapatan masyarakat.

Sementara belanja modal dari pemerintah pusat yang berbentuk perimbangan keuangan daerah, menurut Asman hendaknya diarahkan ke Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Laingga dan Anambas.

“Dengan demikian terjadi pemerataan distribusi pendapatan antar daerah, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepri,” ujarnya.

 

Sumber : Surya.co.id

Rektor Unidha Menghadiri Ujian Terbuka Doktor Asman Abnur Pembina Unidha

Post navigation


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *